Kerap Menjadi Sumber Konflik, Mendagri Minta Aparat Keamanan Awasi Dan Tindak Tegas Pelanggar Netralitas Di KPUD Dan Bawaslu Daerah

Menteri Dalam Negeri Indonesia, Tito Karnavian melontarkan pernyataan keras terkait sumber konflik yang sering terjadi saat pelaksanaan Pilkada. Tito yang juga mantan Kapolri ini menyatakan jika anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu didaerah kebanyakan adalah orang titipan yang berkepentingan.

“Mohon maaf, hampir 50-60 persen persoalannya, awalnya dari KPU. Bukan KPU pusat ya, KPUD. Karena masang anggota KPU komisioner,” kata Tito pada Rakor Kesiapsiagaan dan Kelancaran Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Jakarta, Rabu (13/11) diuktip dari cnnindonesia.com.

Tito juga menyiratkan, jika pemilihan anggota KPUD sendiri sudah sangat mirip dengan pemilihan kepala daerah, sebab tiap – tiap calon berusaha menitipkan orang – orangnya.

Bukan hanya KPU daerah, Tito juga kemudian soroti ketidak netralan Bawaslu Daerah.

“Bagaimana mau netral? Kalau enggak netral, aparat keamanan hanya dapat limpahan cuci piring saja,” ujarnya.

Bukan tanpa solusi, Tito juga kemudian menyampaikan perlunya ketajaman dan ketegasan aparat keamanan dalam hal netralitas para penyelenggara.

Dia meminta para penegak hukum tegas terhadap urusan netralitas penyelenggara. Tito juga berharap aparat keamanan bisa memetakan potensi konflik di daerah menjelang pilkada.

“Kemampuan memetakan oleh aparat keamanan, TNI, Polri, baik operasional maupun dari BIN, maupun intelligence-nya itu jadi kunci,” ucap Tito.