Bandar Lampung, Beeoninfo.com
Pemerintah Provinsi Lampung akan segera mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp129 miliar melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) tahun 2026 ini yang bertujuan untuk memperluas akses pendidikan mutu dan meningkatkan kesejahteraan guru.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amirico menjelaskan bahwa tambahan anggaran tersebut akan difokuskan pada Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD), program Lampung Mengajar, Kelas Cangkok, hingga Kelas Migran Vokasi.

Thomas Amirico, memaparkan sejumlah kebijakan prioritas yang sedang dijalankan pemerintah daerah.

Masih kata Thomas Amirico, nantinya khusus untuk BOPD, dana akan disalurkan langsung ke rekening sekolah mulai Maret 2026 mendatang.

“Anggaran tersebut difokuskan pada Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD), program Lampung Mengajar, Kelas Cangkok, hingga Kelas Migran Vokasi demi memperluas akses pendidikan bermutu,” ungkapnya saat ditengah aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Lampung Melawan di Gedung DPRD Provinsi Lampung, Bandar Lampung, Senin (23/2/2026).

Besaran dana BOPD mencapai Rp600.000 untuk kelas unggul dan Rp500.000 untuk kelas reguler per siswa.

Selain operasional sekolah, pemerintah juga akan memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik.

Saat ini, guru honorer telah diangkat menjadi guru paruh waktu yang menerima penghasilan Rp2,4 juta per bulan, guru penuh waktu digaji hampir Rp3 juta per bulan, sementara tenaga teknis seperti satpam dan petugas kebersihan mendapatkan Rp1,5 juta per bulan.

Terkait isu SMA Siger Bandar Lampung yang beroperasi tanpa izin, Thomas secara tegas menyatakan penolakan terhadap izin operasional sekolah tersebut karena syarat yang tidak lengkap.

Yayasan Siger Prakarsa Bunda yang menaungi SMA Siger diinstruksikan segera memindahkan 104 siswanya ke sekolah formal sebelum tahun ajaran baru dimulai.

“Kami telah menyiapkan opsi sekolah rujukan dan akan terus melakukan evaluasi serta teguran keras jika instruksi ini tidak diindahkan,” jelasnya.

Sebagai bentuk keberpihakan pada siswa kurang mampu, Pemprov Lampung juga memperkuat Program Kelas Cangkok.

Program ini memfasilitasi siswa berprestasi dari daerah seperti Pesisir Barat dan Way Kanan untuk mengenyam pendidikan di sekolah unggulan seperti SMAN 2 dan SMAN 9 Bandar Lampung hingga ke jenjang perguruan tinggi.

Sementara itu, Ketua BEM Universitas Lampung sekaligus Koordinator Aliansi Lampung Melawan, Aditiya Putra Bayu, menegaskan bahwa pendidikan adalah jantung pembangunan bangsa yang harus menjadi prioritas utama negara.

Mahasiswa menuntut adanya realisasi anggaran yang transparan dan pendidikan gratis tanpa diskriminasi.

Aliansi Lampung Melawan memberikan tenggat waktu 3×24 jam bagi Pemerintah Provinsi dan DPRD Lampung untuk menunjukkan langkah konkret atas tuntutan mereka, termasuk jaminan beasiswa penuh bagi siswa SMA Siger yang direlokasi. (*)