Liwa, Lampung Barat – Bee Media Online
Kondisi harga komoditas sayuran di wilayah Liwa, Kabupaten Lampung Barat, kian memprihatinkan. Dalam beberapa bulan terakhir, harga jual di tingkat petani terus mengalami penurunan drastis dan dinilai tidak lagi layak secara ekonomi, sehingga berdampak langsung pada kesejahteraan petani.

Sebagai salah satu sentra produksi sayuran utama di Provinsi Lampung, wilayah Liwa selama ini dikenal sebagai pemasok komoditas seperti kol, cabai, tomat, kentang, dan sawi ke berbagai daerah. Namun ironisnya, di tengah tingginya ketergantungan masyarakat terhadap sektor pertanian, harga jual justru sering jatuh di bawah biaya produksi.

Berdasarkan kondisi di lapangan, harga kol di tingkat petani kerap berada di kisaran Rp500 hingga Rp1.000 per kilogram, sementara biaya produksi dapat mencapai Rp1.500–Rp2.000 per kilogram. Hal serupa terjadi pada komoditas lain seperti tomat dan sawi yang sering mengalami over-supply, menyebabkan harga jatuh tajam hingga tidak mampu menutup ongkos panen dan distribusi.

Agung Widodo, salah satu petani muda di Liwa, menuturkan bahwa situasi ini bukan hanya terjadi sesekali, melainkan sudah menjadi pola berulang setiap musim panen raya.

“Masalahnya bukan cuma harga murah, tapi sudah tidak masuk akal. Kadang hasil panen kami dihargai lebih rendah dari ongkos angkut. Ini jelas merugikan petani,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa biaya produksi terus meningkat, terutama untuk pupuk, pestisida, serta tenaga kerja. Di sisi lain, petani tidak memiliki posisi tawar dalam menentukan harga karena bergantung pada tengkulak dan mekanisme pasar yang tidak berpihak.

Selain faktor overproduksi, lemahnya sistem distribusi dan minimnya fasilitas penyimpanan seperti cold storage juga menjadi penyebab utama. Tanpa fasilitas tersebut, petani tidak memiliki pilihan selain menjual hasil panen secepatnya, meskipun dengan harga rendah.

“Kami tidak punya tempat penyimpanan. Kalau tidak dijual cepat, sayur akan busuk. Akhirnya kami terpaksa melepas dengan harga berapa pun,” tambah Agung.

Kondisi ini diperparah dengan belum optimalnya peran kelembagaan petani seperti koperasi maupun akses terhadap pasar modern. Akibatnya, rantai distribusi menjadi panjang dan margin keuntungan lebih banyak dinikmati oleh pihak perantara.

Para petani di Liwa pun mendesak pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat serta Pemerintah Provinsi Lampung untuk segera mengambil langkah konkret dan terukur.

Beberapa solusi yang diharapkan antara lain:

1. Penetapan harga dasar (floor price) untuk komoditas sayuran strategis
2. Penyediaan subsidi sarana produksi pertanian
3. Pembangunan fasilitas penyimpanan (cold storage) dan pengolahan hasil
4. Penguatan koperasi dan akses langsung ke pasar induk maupun retail modern
5. Perbaikan sistem distribusi dan logistik

Agung Widodo menegaskan bahwa tanpa intervensi nyata dari pemerintah, kondisi ini berpotensi melemahkan sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Liwa.

“Kami tidak minta harga tinggi, tapi harga yang layak. Kalau kondisi ini terus dibiarkan, generasi muda bisa enggan bertani karena dianggap tidak menjanjikan,” tegasnya.

Dengan dominasi mata pencaharian masyarakat sebagai petani sayuran, krisis harga ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada stabilitas ekonomi daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan petani menjadi kunci untuk menciptakan sistem pertanian yang adil dan berkelanjutan.